Profil LSPro Benih dan Bibit Ternak

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 Pasal 13 ayat (6) dan ayat (7) dan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2011; Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta salah satu fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang perbibitan ternak.

Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tanggal 30 November 2011, Tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ruang Lingkup Sertifikasi benih/bibit ternak yang dilaksanakan oleh LSPro Benih dan Bibit Ternak adalah mencakup produk benih dan bibit ternak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak memiliki visi, misi, kebijakan mutu, sasaran mutu, dan komitmen mutu serta motto sebagai berikut :

1. Visi           

Terwujudnya mutu pelayanan jasa sertifikasi produk benih dan bibit ternak yang prima.

2.  Misi            

a. Melindungi konsumen terhadap penggunaan benih dan bibit ternak yang mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Mendorong produsen untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan dengan memfasilitasi tersedianya jaminan mutu produk benih dan bibit ternak.

c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak.

3.  Kebijakan Mutu

Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, melayani jasa sertifikasi benih dan bibit ternak sesuai standar, secara mandiri, tidak diskriminatif, tidak memihak, menjaga kerahasiaan, dan menjamin hasil sertifikasi, dengan didukung oleh personel yang berkompeten dan profesional sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan.

4.  Sasaran Mutu

a. Terpeliharanya status akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

b. Tercapainya konsistensi pelayanan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan waktu penyelesaian paling lama 4 (empat) bulan.

5.  Komitmen Mutu

a. Menerapkan kebijakan dan mencapai sasaran mutu.

b. Menetapkan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang memenuhi persyaratan sesuai Pedoman BSN Nomor 401 tahun 2000 tentang Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk dan Jasa serta Pedoman KAN Nomor 402 tahun 2007 tentang interpretasi dari Pedoman BSN 401.

c. Seluruh personel yang terkait, berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen mutu pelayanan jasa sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, secara efektif dan efisien.

6.   Motto

      Bibit Bersertifikat, Pendapatan Meningkat

7.  Ketidakberpihakan

Untuk menjaga ketidakberpihakan dan menimimalkan ancaman gangguan ketidakberpihakan, LSPro harus:

• Menjaga independensi dalam pelaksanaan sertifikasi;
• Menghindari kegiatan konsultasi yang berkaitan dengan sertifikasi yang dapat mengganggu ketidakberpihakannya dalam proses sertifikasi; dan
• Menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan informasi klien akreditasi, kecuali apabila diharuskan oleh persyaratan atau peraturan-perundangan untuk tidak dirahasiakan.